Pegerakan organisasi IPM yang berbasis pelajar melaju dengan cepat seiring dengan pergantian masa dalam dinamika Ikatan. Track record untuk ipmawati dan ipmawan di belahan bumi nusantara, mereview kembali sejarah yang pernah di lukis oleh kader IRM/IPM dalam meniti realitas social yang sempurna.
Gerakan sadar gender ikut mewarnai pergerakan kita di periode 1998 – 2000, 2000 – 2002, lembaga alifah kemudian implikasi dari sebuah gerakan, gerakan sadar gender yang diupayakan bagaimana tidak adanya ketimpangan gender atau ketidakadilan gender di dalam ikatan, ipmawati dan ipmawan mendapat porsi dan ruang yang sama dalam mengekplorasi dan memberikan kontribusi dalam ikatan. Dua periode selama empat tahun kita bergelut dan bersetubuh dengan gerakan sadar gender agar terjadi perubahan paradigma yang menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan dan kesetaraan gender, logikanya kader hari ini yang muncul di permukaan sudah tidak bias gender dan menjunjung tinggi prinsip nilai keadilan dan kesetaraan.
Berangkat dari sebuah lukisan sejarah maka tidak penting mesti adanya bidang Ipmawati dalam struktur Ikatan karena dengan gerakan sadar gender yang tertera dalam sejarah mejadi indeks gerakan salah satunya prinsip serta nilai keadilan dan kesetaraan gender setiap bidang dan personal ikatan. Muktamar ke - XV di Sumatera Utara terjadi pergulatan gerakan dalam tubuh ikatan kita, munculnya bidang Ipmawati dan formatur terpilih tidak seorangpun kader Ipmawati yang masuk dalam ruang formatur. Ada relasi yang menarik antara munculnya bidang ipmawati dan tidak seorangpun kader ipmawati yang masuk dalam formatur, dari sejarah ini indek gerakan yang di bangun dalam ikatan tidak relevan dengan gerakan sadar gender yang pernah menjadi gerakan ikatan.
Bidang ipmawati hasil muktamar ke XV menjadi kontraversi beberapa wilayah, ada dua asumsi yang berkembang, pertama tidak pentingnya bidang ipmawati karena itu akan menyudutkan ipmawati dan kita sudah menanam nilai dan prinsip keadilan gender dalam tubuh ikatan kita walaupun pada realitasnya kita tidak menjunjung nilai dan prisnsip keadilan gender, kedua harus adanya bidang ipmawati berangkat dari kebutuhan dan realitas yang ada di tubuh ikatan, yang mengesampingkan prinsip dan nilai keadilan dan kesetaraan. Bidang Ipmawati hadir dalam struktur ikatan untuk membantu mendorong keterwakilan kader perempuan dalam mengambil kebijakan, dalam satu periode bidang ipmawati dianggap gagal, karena tidak mempunyai konsep yang jelas dalan rencana strategis bidang, itupun berdampak pada wilayah – wilayah yang ada di Indonesia. Kembali bidang ipmwati mendapat sorotan dalam lokakarya materi Muktamar ke XVI beberapa peserta lokakarya meminta bidang ini di hapus, di sudut yang berbeda bidang ini mesti tetap ada walaupun arahnya masih dalam rekayasa berfikir, dan ini berlanjut dalam ranah Muktamar ke XVI di Surakarta. Namun perjalanan muktamar bukanlah perjalanan mengupayakan terjadinya perubahan paradigma pergerakan secara substansial, lebih pada kepentingan politis, kepentingan untuk menjadi penguasa di tingkatan pusat walaupun itu mengesampingkan kualitas manusia yang di tempah melewati pengkaderan yang ada di IPM, sehingga yang ada dalam kepengurusan bukan atas seleksi alam kualitas, tapi di seleksi oleh formatur terpilih yang tergerayangi berjuta kepentingan.
Implikasi yang luar biasa terhadap personil kepengurusan, dan itu tidak terlepas juga dengan bidang ipmawati yang melaju dengan langgeng tanpa ada persoalan apapun sehingga bidang ipmawati hadir menghiasi struktur dalam ikatan, sehingga bidang ipmawati itupun menjadi korban dalam garis lintang muktamar yang sudah dilewati karena konsep bidang hanya ketok palu ia atau tida hanya sebatas itu tidak sampai pada kajian tematik konsep gerakan ipmawati dalam sebuah bidang. Maka kajian politisnya bidang ini tidak terlalu penting dalam merubah paradigma tapi bidang ini penting untuk penopang ekonomi ikatan misalkan saja bidang ini bisa kerja sama dengan instansi pemerintah untuk saving dana ikatan, tapi bidang ini tidak di kaji secara serius bahwa bidang ini harus mampu sebagai corong perubahan paradigma berfikir dalam menatap masa depan yang berkeadilan.
Gerakan sadar gender ikut mewarnai pergerakan kita di periode 1998 – 2000, 2000 – 2002, lembaga alifah kemudian implikasi dari sebuah gerakan, gerakan sadar gender yang diupayakan bagaimana tidak adanya ketimpangan gender atau ketidakadilan gender di dalam ikatan, ipmawati dan ipmawan mendapat porsi dan ruang yang sama dalam mengekplorasi dan memberikan kontribusi dalam ikatan. Dua periode selama empat tahun kita bergelut dan bersetubuh dengan gerakan sadar gender agar terjadi perubahan paradigma yang menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan dan kesetaraan gender, logikanya kader hari ini yang muncul di permukaan sudah tidak bias gender dan menjunjung tinggi prinsip nilai keadilan dan kesetaraan.
Berangkat dari sebuah lukisan sejarah maka tidak penting mesti adanya bidang Ipmawati dalam struktur Ikatan karena dengan gerakan sadar gender yang tertera dalam sejarah mejadi indeks gerakan salah satunya prinsip serta nilai keadilan dan kesetaraan gender setiap bidang dan personal ikatan. Muktamar ke - XV di Sumatera Utara terjadi pergulatan gerakan dalam tubuh ikatan kita, munculnya bidang Ipmawati dan formatur terpilih tidak seorangpun kader Ipmawati yang masuk dalam ruang formatur. Ada relasi yang menarik antara munculnya bidang ipmawati dan tidak seorangpun kader ipmawati yang masuk dalam formatur, dari sejarah ini indek gerakan yang di bangun dalam ikatan tidak relevan dengan gerakan sadar gender yang pernah menjadi gerakan ikatan.
Bidang ipmawati hasil muktamar ke XV menjadi kontraversi beberapa wilayah, ada dua asumsi yang berkembang, pertama tidak pentingnya bidang ipmawati karena itu akan menyudutkan ipmawati dan kita sudah menanam nilai dan prinsip keadilan gender dalam tubuh ikatan kita walaupun pada realitasnya kita tidak menjunjung nilai dan prisnsip keadilan gender, kedua harus adanya bidang ipmawati berangkat dari kebutuhan dan realitas yang ada di tubuh ikatan, yang mengesampingkan prinsip dan nilai keadilan dan kesetaraan. Bidang Ipmawati hadir dalam struktur ikatan untuk membantu mendorong keterwakilan kader perempuan dalam mengambil kebijakan, dalam satu periode bidang ipmawati dianggap gagal, karena tidak mempunyai konsep yang jelas dalan rencana strategis bidang, itupun berdampak pada wilayah – wilayah yang ada di Indonesia. Kembali bidang ipmwati mendapat sorotan dalam lokakarya materi Muktamar ke XVI beberapa peserta lokakarya meminta bidang ini di hapus, di sudut yang berbeda bidang ini mesti tetap ada walaupun arahnya masih dalam rekayasa berfikir, dan ini berlanjut dalam ranah Muktamar ke XVI di Surakarta. Namun perjalanan muktamar bukanlah perjalanan mengupayakan terjadinya perubahan paradigma pergerakan secara substansial, lebih pada kepentingan politis, kepentingan untuk menjadi penguasa di tingkatan pusat walaupun itu mengesampingkan kualitas manusia yang di tempah melewati pengkaderan yang ada di IPM, sehingga yang ada dalam kepengurusan bukan atas seleksi alam kualitas, tapi di seleksi oleh formatur terpilih yang tergerayangi berjuta kepentingan.
Implikasi yang luar biasa terhadap personil kepengurusan, dan itu tidak terlepas juga dengan bidang ipmawati yang melaju dengan langgeng tanpa ada persoalan apapun sehingga bidang ipmawati hadir menghiasi struktur dalam ikatan, sehingga bidang ipmawati itupun menjadi korban dalam garis lintang muktamar yang sudah dilewati karena konsep bidang hanya ketok palu ia atau tida hanya sebatas itu tidak sampai pada kajian tematik konsep gerakan ipmawati dalam sebuah bidang. Maka kajian politisnya bidang ini tidak terlalu penting dalam merubah paradigma tapi bidang ini penting untuk penopang ekonomi ikatan misalkan saja bidang ini bisa kerja sama dengan instansi pemerintah untuk saving dana ikatan, tapi bidang ini tidak di kaji secara serius bahwa bidang ini harus mampu sebagai corong perubahan paradigma berfikir dalam menatap masa depan yang berkeadilan.
Facebook
0 komentar:
Posting Komentar